;
Sekilas PPID

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID (PPID PEMBANTU PELAKSANA)TERKAIT DOKUMENTASI
(Permentan 32 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian)


  1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana
  2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit kerja
  3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian
     

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI SECARA MANUAL :


Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

 

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI SECARA ONLINE :


Langkah 1

Buka Portal PPID http://skp2mamuju.ppid.pertanian.go.id/

Langkah 2

Klik menu "Registrasi Layanan"

Langkah 3

Isi data diri pada "Form Registrasi Elektronik" dengan benar

Langkah 4

Buka email anda, klik link dan login dengan username dan password yang telah dikirim

Langkah 5

Klik menu "Publik" dan pastikan dalam waktu maksimal 3 hari, anda mengunggah foto dan kartu identitas (KTP) anda melalui menu  "Profil Saya".

Selanjutnya adan telah siap melakukan permohonan secara online . Permohonan dapat dilakukan melalui menu "Permohonan" >>> "Buat Permohonan" pada saat jam kerja.